Membangun Negeri - Mensejahterakan Bangsa!
Program NEGERI MANDIRI adalah suatu program pembangunan ekonomi rakyat dengan menggunakan pendekatan Klaster Industri Berbasis Masyarakat yang pertama di Indonesia yang saat ini sedang dalam tahap implementasi di Provinsi Maluku.
Klaster Industri Berbasis Masyarakat berfokus pada pembangunan industri masyarakat dalam skala massal yang diatur dengan suatu mekanisme yang dapat memberikan jaminan keberhasilan usaha serta jaminan ketahanan sosial yang bersama-sama dapat mentransformasikan masyarakat miskin menjadi masyarakat menengah.
Konsep Klaster Industri Berbasis Masyarakat berbeda dengan konsep klaster konvensional yang cenderung terpaku pada model “Plasma-Inti”.
Konsep klaster konvensional biasanya hanya mampu membuka lapangan pekerjaan tetapi tidak dapat memberikan peluang bagi masyarakat untuk berkembang lebih jauh lagi, apalagi mempersiapkan masyarakat lokal untuk bisa bersaing di pasar global.
Selanjutnya, dalam konsep klaster konvensional, biasanya industri yang terbangun didominasi oleh satu korporasi tertentu yang cenderung memonopoli industri tersebut tanpa memberikan ruang yang lebar bagi stakeholders pembangunan lainnya untuk dapat ikut berpartisipasi aktif di dalam pembangunan industri yang dituju. Program Negeri Mandiri mengedepankan masyarakat sebagai pelaku inti pembangunan yang didukung penuh oleh para pelaku pembangunan lainnya secara lengkap dan terintegrasi. Dalam model pembangunan ini, setiap stakeholders pembangunan diberikan ruang untuk berpartisipasi dan berkembang bersama-sama dengan masyarakat.
10 Kunci Utama Pembangunan Berkelanjutan
Untuk memenangkan kompetisi diperlukan Kemampuan Bersaing yg mengandalkan Daya Saing Unggulan.
Dengan demikian, Pembangunan Berkelanjutan menuntut terbangunnya Daya Saing Unggulan Berkelanjutan yg dibangun dari berbagai sumber daya yg dimiliki oleh suatu daerah.
Daya Saing Unggulan hanya bisa dicapai bilamana terciptakan Industri yang memiliki Skala Ekonomis yang dibangun dengan mengandalkan Inovasi Berkelanjutan diberbagai bidang seperti bidang Sumber Daya Manusia, 
Bidang Proses (Kebijakan, Proses & Prosedur) maupun di Bidang Teknologi.
Keberhasilan Pembangunan juga bergantung pada Momentum seperti:
Time-To-Operation: waktu yg diperlukan mulai dari perencanaan suatu usaha sampai dengan usaha tersebut berjalan/ operasional
Time-To-Production: waktu yg diperlukan mulai dari perencanaan sampai dengan produksi dimulai
Time-To-Market: waktu yg diperlukan mulai dari perencanaan sampai dengan pemasaran
Time-To-Profit: waktu yang diperlukan mulai dari
perencanaan sampai dengan perolehan keuntungan dari usaha yang dibangun
Kenyataannya, rata-rata daerah/ wilayah di Indonesia selalu terlambat dari memanfaatkan momentum karena keterbatasan sarana, prasarana & infrastruktur pendukung pembangunan. Oleh karena itu diperlukan suatu Aliansi Strategis/ Jaringan Kolaborasi yang dapat mengisi keterbatasan tersebut.
“Membangun Identik Dengan Bersaing!”
Persaingan hadir di setiap aspek kehidupan kita, begitu juga halnya di dalam proses pembangunan.
Setiap Stakeholder (pelaku) pembangunan dihadapkan dengan berbagai bentuk persaingan seperti ilustrasi di atas. Persaingan di tingkat lokal, nasional, regional bahkan global.
Dalam konteks Pembangunan (Ekonomi) suatu Wilayah, persaingan tidak bisa lagi dihadapi secara sendiri-sendiri. Persaingan tidak bisa hanya dihadapi oleh sektor Swasta ataupun Sektor Pendidikan tanpa adanya dukungan Sektor Pemerintah maupun sektor Keuangan. Sebaliknya, Pemerintah tidak bisa secara eksklusif merencanakan program pembangunan wilayahnya tanpa mengikutsertakan setiap stakeholders pembangunan yang terkait. Dengan demikian, Pemerintah juga sebenarnya tidak bisa dibebankan tanggung jawab penuh atas keberhasilan proses pembangunan suatu daerah/ wilayah karena keberhasilan suatu pembangunan suatu daerah bergantung penuh pada partisipasi aktif setiap stakeholders pembangunan yang terkait.
Oleh karena, diperlukan suatu koordinasi lintas sektor industri yang dapat mengintegrasikan proses pembangunan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang dituju. Peran & Fungsi Koordinasi tersebut harus dapat dilaksanakan secara konsisten & berkelanjutan untuk dapat membangun & mempertahankan setiap mekanisme integrasi yang diperlukan antar sektor industri dalam lingkup pembangunan Daya Saing Unggulan suatu daerah.
Klaster Industri Berbasis Masyarakat
Pembangunan Industri yang dapat Membangun Industri bahkan pembangunan industri itu sendiri menuntut berbagai bentuk jaminan seperti yang tergambarkan di atas.
Model Pembangunan Klaster Industri Berbasis Masyarakat menjadi jawaban atas tuntutan-tuntutan tersebut.
Klaster Industri Berbasis Masyarakat (KIBM) memberikan jaminan keberlangsungan pembangunan karena setiap stakeholders pembangunan terwakilkan di dalam klaster dan pembangunan serta pertumbuhan dari setiap klaster tersebut terjamin dengan baik. Hal ini diatur oleh mekanisme kerja klaster.
KIBM juga memberikan jaminan tingkat profitabilitas yang menarik bagi setiap pihak yang berpartisipasi di dalamnya. Hal ini dapat dicapai karena klaster industri tersebut memiliki kapasitas daya saing pasar yang besar yang memberikannya peluang untuk meraup pangsa pasar yang besar pula. Selanjutnya, di dalam KIBM sendiri tidak akan terjadi persaingan, khususnya di sektor produksi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok usaha masyarakat. Yang ada hanyalah kolaborasi lintas kelompok produksi yang secara kolektif & terkoordinasi dengan baik memasarkan & menjual produknya bersama (satu pintu) sehingga kelompok-kelompok usaha masyarakat tersebut memiliki daya saing unggulan dari aspek volume produksi yang besar. Dengan demikian, KIBM dapat memberikan jaminan persediaan yang konsisten & berkelanjutan bagi setiap mitra usahanya.
INOVASI PEMBANGUNAN EKONOMI BISA DIMULAI DARI
TIMUR INDONESIA! DARI MALUKU, UNTUK INDONESIA!
Untuk Penjelasan Lebih Lanjut, silahkan hubungi kami di: pesan@advance-maluku.com